Pertemuan Workshop Pengelolaan BMN Kementerian Kesehatan Tahap IV

Bogor, 2 – 4 Mei 2018

A. PENDAHULUAN

  1. Umum

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2018 dengan kualitas yang lebih baik dan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan serta terkait dengan penggunaan Aplikasi e-Rekon G2 BMN pada penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2018 Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal       :  Rabu-Jum’at, 2-4 Mei 2018

Tempat                :  Hotel Onih

Jl. Paledang No. 50-52 Paledang Bogor Tengah Kota Bogor

  1. Maksud dan Tujuan

Pertemuan Workshop Pengelolaan BMN Kementerian Kesehatan Tahap IV

  1. Ruang Lingkup

Pertemuan diikuti oleh petugas SIMAK BMN UPT Ditjen P2P.

  1. Dasar

Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN nomor UM.01.02/4/1036/2018 tanggal 5 April 2018

  1. Kegiatan Yang Dilaksanakan
  2. Pembukaan dan arahan
  3. Narasumber dari Direktorat BMN DJKN, DSITP Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu
  4. Hasil Yang Dicapai
  5. Kenaikan nilai BMN di tahun 2017 cukup signifikan disebabkan sebagian besar karena dilakukan Penilaian Kembali (Revaluasi) terhadap aset Tanah, Gedung Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan.
  6. Di Laporan Keuangan Tahun 2017 masih terdapat selisih antara SIMAK dan SAIBA terkait dengan persediaan, di 3 satker yaitu di Dit. Kesehatan Lingkungan, Dinkesprov Banten, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat.
  7. Persediaan kondisi rusak dan usang di masing-masing satker agar segera diusulkan penghapusan.
  8. Target revaluasi BMN Ditjen P2P di tahun 2018 sebanyak 157 satker
  9. Temuan berulang BPK pada Kementerian Kesehatan antara lain :
  • Pencatatan Persediaan Tidak Tertib : Pencatatan mutasi masuk dan mutasi keluar persediaan tidak secara tertib dan tidak melakukan Opname Fisik Persediaan
  • Aset Tetap Dikuasai/Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
  • Aset Rusak Berat Belum Direklas
  • Aset Tetap Belum Dimanfaatkan
  • Permasalahan AT Signifikan Lainnya : Daftar Barang Ruangan (DBR) tidak di update sesuai kondisi sekarang

 

  1. Penjelasan mengenai Sewa, Pinjam Pakai, Tukar Menukar dan Alih Status Penggunaan
  • Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain, dalam jangka waktu tertentu, menghasilkan PNBP, dan pembayarannya harus tunai. Yang disewakan dapat berupa kantin, ATM dll.
  • Pinjam pakai bermitra dengan PEMDA dan tidak menghasilkan PNBP
  • Apabila aset yang digunakan satker adalah milik kementerian lain maka menggunakan mekanisme penggunaan sementara tanpa ada unsur cash flow (tidak ada PNBP), namun bila aset tersebut milik BUMN maka bisa jadi satker dikenakan tarif sewa.
  • Gedung yang berdiri di tanah pihak lain bisa dihibahkan kepada pihak pemilik tanah, kecuali bila tanah milik Perseroan Terbatas (misal, PT. Pelindo), karena PT tidak boleh menerima hibah. Cara lain adalah dengan penghapusan, tetapi sayang karena bangunan harus dirobohkan. Penjualan bangunan harus dengan persetujuan DPR. Apabila tanah yang ditempati adalah milik TNI maka menggunakan mekanisme alih status penggunaan ke Kementerian Pertahanan.
  • Dalam PMK 57, BMN boleh disewakan ke koperasi dan koperasi menyewakan ke pihak lain, dengan persetujuan pengelola barang..
  • Penyewa bisa dari unsur PEMDA, BUMN/BUMD, Swasta, Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara (persatuan perhimpunan PNS, dharma wanita) dan badan hukum lainnya.
  • Apabila aset yang disewa oleh PEMDA digunakan untuk tugas dan fungsi maka menggunakan mekanisme pinjam pakai, tetapi bila digunakan untuk selain tusi/komersil maka termasuk kategori sewa.
  • KKP Tanjung Priok menempati tanah PT. Pelindo, dan terdapat bank untuk menunjang tusi KKP, maka KKP Tanjung Priok harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. Pelindo, dan bank tersebut dikenakan sewa karena memanfaatkan bangunan milik KKP.
  • Jangka waktu maksimal 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Boleh lebih dari 5 tahun untuk KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur), kegiatan dengan karakteristik usaha lebih dari 5 tahun, dan ditentukan lain dalam Undang-Undang.
  • Periodesitas sewa bisa tahunan, bulanan, harian, atau per jam.
  • Permohonan perpanjangan sewa tahunan diajukan 3 bulan sebelum sewa berakhir, dan untuk sewa bulanan diajukan 10 hari sebelum sewa berakhir.
  • Pengguna barang mengajukan permohonan sewa ke pengelola barang. Bila yang disewakan tanah dan atau bangunan maka akan dinilai terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim penilai DJKN.
  • Satu bulan setelah persetujuan sewa diterbitkan oleh pengelola barang, harus diterbitkan Penetapan Keputusan Pelaksanaan Sewa oleh Sekjen.
  • Perjanjian sewa ditandatangani maksimal 3 bulan setelah persetujuan sewa. Apabila terlewat dari masa 3 bulan, maka persetujuan sewa batal demi hukum dan satker harus mengajukan ulang persetujuan sewa ke pengelola barang
  • Besaran sewa ditetapkan oleh pengelola barang.
  • Bila BMN yang disewakan berada dibawah permukaan tanah, misal pipa PDAM maka satker harus memperhatikan gambar rancang bangunan jangan sampai merusak BMN yang ada. Bangunan yang disewakan boleh diubah bentuk tetapi tanpa merubah konstruksi.
  • Kententuan dalam PMK 57 tidak berlaku untuk rumah negara, walaupun rumah negara kosong/tidak ada yang menghuni maka tetap tidak boleh disewakan.
  • Batas waktu pinjam pakai 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali.
  • Tukar menukar BMN dapat dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan operasional, optimalisasi dan tidak ada dana dalam APBN. Pertimbangan kebutuhan operasional dan optimalisasi misalnya karena tidak sesuai tata ruang, menyatukan BMN yang lokasinya terpencar, dalam rangka memperoleh/memberikan akses jalan, rencana strategis pemerintah, penyesuain bentuk sehingga penggunaan lebih optimal, STB yang ketinggalan teknologi.
  • Nilai wajar BMN yang dilepas harus seimbang dengan aset pengganti.
  • Barang pengganti untuk BMN tanah harus berupa tanah, bangunan boleh ditukar dengan tanah, atau tanah dan bangunan.
  • Penilaian barang pengganti tidak perlu dilakukan, tetapi cukup dengan melihat apakah sesuai dengan nilai BMN yang akan ditukar. Patokan nilai yang digunakan untuk tanah adalah harga pasar bukan NJOP.
  • Alih status penggunaan dilakukan antar pengguna barang (antar Kementerian/Lembaga) untuk melaksanakan tusi.
  1. Pada penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2018, Kementerian Kesehatan akan mulai menggunakan aplikasi e-rekon generasi ke 2 (G2).
  • Salah satu perubahan besar yang terdapat di e-Rekon & LK G2 adalah integrasi data SIMAK BMN serta penambahan fitur-fitur yang terkait dengan Laporan dan Daftar Validasi data SIMAK BMN
  • Proses Integrasi data SIMAK BMN di e-Rekon&LK G2, sampai saat ini masih dilaksanakan piloting pada 29 KL, dan direncanakan Tahun 2018 telah diimplementasikan oleh seluruh KL
  • Petugas SIMAK BMN harus mengupload saldo awal. Data Saldo Awal didasarkan pada data SIMAK BMN level satker yang kemudian di-crosscheck dengan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) pada Aplikasi e-Rekon&LK
  • Pengiriman data BMN pada tahun anggaran berjalan hanya bulanan dan hanya ke Aplikasi SAIBA;
  • ADK GL dan BMN hasil dari Aplikasi SAIBA secara bersama-sama diupload ke e-Rekon&LK;
  • Unit konsolidator dan KPKNL/DJKN mengakses ke e-rekon&LK hanya sebatas monitoring dan pengecekan Daftar Validasi serta Laporan BMN KL;
  • Jadwal upload data SIMAK BMN tahun anggaran berjalan mengikuti jadwal upload data GL SAIBA.
  • Rekonsiliasi internal dilakukan pada aplikasi e-Rekon&LK baik internal KL maupun BUN
  • Data tahun anggaran berjalan SIMAK-BMN yang telah diupload ke e-Rekon&LK, dapat dimonitoring prosesnya melalui menu Proses Rekon -> Rekon Bulanan, dengan melihat kolom STATUS BMN
  • Teknis upload saldo awal terdapat di dalam lampiran surat Direktur APK tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  • Laporan Utama SIMAK BMN yang terdapat di e-Rekon&LK, antara lain : Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal), Laporan Posisi BMN di Neraca, Laporan Barang Intrakomptable, Laporan Penyusutan Intrakomptable, Laporan Aset Tak Berwujud (ATB)

Laporan Amortisasi ATB, Laporan Persediaan dan Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

  • Laporan Pendukung SIMAK BMN yang terdapat di e-Rekon&LK, antara lain : Laporan Barang Bersejarah, Laporan BPYBDS, Laporan Barang Ekstrakomptable dan Laporan Penyusutan Ekstrakomptable
  1. Satker diminta untuk mengisi form, diantaranya untuk mengidentifikasi akun-akun yang seharusnya tidak digunakan di Kemenkes. Seperti akun persenjataan non senjata api, alat khusus kepolisian, jalan irigasi dan jaringan dan aset tak berwujud lainnya. Untuk satker yang memiliki akun Aset Tak Berwujud Lainnya agar diidentifikasi kembali apakah berbentuk software, lisensi atau yang lainnya.
  2. Terdapat beberapa satker yang nilai BMN hasil revaluasi terdapat selisih antara Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Revaluasi dengan aplikasi SIMAK BMN.
  3. Simpulan dan Saran
  4. Upload saldo awal SIMAK BMN ke dalam e-rekon menunggu surat resmi dari DJKN.
  5. BBTKLPP Jakarta masih memiliki akun yang tidak sesuai, seperti akun persenjataan non senjata api dan alat khusus kepolisian.
  6. BBTKLPP Jakarta tidak terdapat selisih antara Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Revaluasi dengan aplikasi SIMAK BMN.
  7. Rencana Tindak Lanjut
  8. Melakukan upload saldo awal SIMAK BMN setelah menerima surat resmi dari DJKN.
  9. Menunggu arahan lebih lanjut dari Biro Keuangan dan BMN untuk melakukan reklasifikasi akun-akun yang tidak sesuai.