MONITORING EVALUASI POKJA 4 ( PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA) BBTKLPP JAKARTA

Jakarta, 6 April 2018

PENDAHULUAN

Pelaksanaan persiapan menjadi satuan kerja wilayah bebas dari korupsi dimulai dengan diadakannya sosialisasi WBK oleh Itjen pada tanggal 20-22 Februari 2018. Pada saat sosialisasi dibentuk kelompok-kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk mengawal kegiatan sesuai dengan kelompok kerjanya.

Kelompok kerja 4 tentang penguatan akuntabilitas bertugas untuk melakukan pemantauan kegiatan akuntabilitas yang dilakukan di BBTKLPP Jakarta. Pada pertemuan awal dengan Itjen dilakukan assessment awal kondisi akuntabilitas di BBTKLPP Jakarta untuk dapat melakukan perbaikan terhadap ha-hal yang belum sesuai.

 

 

 

Point-point kegiatan pokja 4 tentang:

  1. Rencana Aksi Kegiatan BBTKLPP Jakarta secara lima tahun
  2. Penetapan kinerja dokumen perencanaan tahunan
  3. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan,
  4. Penetapan kinerja
  5. Monitoring kinerja secara berkala
  6. Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja

Rencana kegiatan sesuai poin-poin diatas dibuat per minggu dan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan

 

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
  2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Indikator-indikator yang digunakan untuk pencapaian program ini:

  1. Keterlibatan Pimpinan Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja,
  2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Kinerja BBTKLP Jakarta dilihat berdasarkan dari 2 Dokumen

  1. Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
  2. Kinerja berdasarkan DIPA/RKAKL

Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2018 terdiri dari 10 Indikator sebagai berikut:

  1. Persentase respon sinyal kewaspadaan dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan
  2. Jumlah sertifikat hasil uji laboratorium dan kalibrasi
  3. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium
  4. Jumlah tekologi tepat guna yang dihasilkan
  5. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotic
  6. Jumlah rekomendasi surveilans atau kajian factor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis laboratorium pengendalian penyakit menular langsung
  7. Jumlah laporan penilaian implementsi KTR oleh B/BTKLPP
  8. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
  9. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
  10. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Kinerja berdasarkan DIPA/RKAKL tahun 2018 mencakup kegiatan pada output:

  1. Surveilans dan Karantina Kesehatan
  2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
  3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
  5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

 

RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan tiap tahapan sebagai berikut:

 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Paparan Rapat WBK tanggal 20 Maret 2018 disampaikan bahwa pelaksanaan hasil kegiatan assessment awal terhadap kelompok kerja 4 diperoleh hasil nilai 10 dari nilai maksimal 10. Berarti semua tahapan yang dipertanyakan dalam LKE telah dilakukan oleh BBTKLPP Jakarta, namun perlu disertakan bukti notulensi rapat tiap kegiatan. Untuk selanjutnya adalah pelaksanaan akuntabilitas sesuai waktu berjalan berupa monitoring berkala yang dilakukan bulanan atau triwulan.

Pada Hari Selasa, 27 Maret 2018, tim pokja 4 melakukan rapat penyusunan time schedule yang akan dilakukan. Selain itu dilakukan pula pengumpulan berkas-berkas dokumen kelengkapan WBK disertai penomoran berkas sesuai dengan pertanyaan pada LHE-WBK/WBBM.

Pokja 4 melakukan rapat pada tanggal 28 maret 2018 di ruang rapat Bidang SE untuk memotori dilakukannya penilaian Reward and Punishment terhadap kinerja pejabat structural eselon 3 dan eselon 4 di BBTKLPP Jakarta oleh tim penilai Reward dan punishment kinerja di BBTKLPP Jakarta yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala BBTKPP Jakarta No. HK.01.07/1.1/2577/2017 tanggal 5 September 2017.

Sesuai rencana kegiatan pokja 4 nomor 4.4 tentang Monitoring kinerja secara berkala, pada tanggal 4 April 2018 telah dilakukan rapat monitoring kinerja bulanan baik sesuai output dalam DIPA maupun berdasarkan output perjanjian kinerja tahun 2018. Adapun hasil monitoring kinerja sesuai output DIPA tahun 2018 akan dilaporkan dalam aplikasi MONEV DJA secara online oleh Subag Program dan Laporan.

Pelaksanaan Monitoring kinerja triwulan akan dilakukan rencananya pada minggu depan pada tanggal 9 atau 10 April 2018

 

TINDAK LANJUT REKOMENDASI ITJEN

Hasil dari assessment awal oleh Itjen pada tanggal 20-22 Februari 2018, maka dilakukan tindak lanjut oleh pokja 4 berupa:

  1. Penyiapan dokumen akuntabilitas yang diberi nomer sesuai dengan pertanyaan pada LKE WBK/WBBM
  2. Melengkapi berkas notulensi rapat
  3. Mempersiapkan soft copy file sesuai kelengkapan dokumen akuntabilitas

Demikian laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pokja 4 sebagai bahan pemantauan pelaksanaan WBK di BBTKLPP Jakarta oleh Inspektorat Jenderal.